Surat dinas merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta dalam hal menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Surat dinas ini memiliki pola penulisan yang baku dan harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tidak semua orang diperbolehkan menulis surat dinas.
1. Pegawai yang Bertanggung Jawab dalam Menulis Surat Dinas
Secara umum, pegawai yang bertanggung jawab dalam menulis surat dinas adalah mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi resmi dari instansi tersebut. Pegawai yang diberi tugas untuk menulis surat dinas biasanya memiliki kemampuan menulis yang baik serta memahami aturan penulisan surat dinas.
2. Kepala Instansi
Sebagai pimpinan instansi, Kepala instansi juga diperbolehkan menulis surat dinas. Hal ini dikarenakan Kepala instansi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi tersebut serta menyampaikan informasi resmi melalui surat dinas.
3. Pejabat Struktural
Pejabat struktural di instansi pemerintah juga diberi wewenang untuk menulis surat dinas. Hal ini karena pejabat struktural memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi serta menyampaikan informasi resmi melalui surat dinas.
4. Pejabat Fungsional
Seperti halnya pejabat struktural, pejabat fungsional juga diperbolehkan menulis surat dinas. Pejabat fungsional memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi serta menyampaikan informasi resmi melalui surat dinas.
5. Pegawai yang Berkompeten dalam Menulis Surat Dinas
Di luar dari struktur instansi, pegawai yang memiliki kompetensi dalam menulis surat dinas juga diperbolehkan menulis surat dinas. Pegawai yang memiliki kemampuan menulis yang baik dan memahami aturan penulisan surat dinas dapat diberi tugas untuk menulis surat dinas oleh atasan atau pimpinan instansi.
6. Kesimpulan
Secara umum, tidak semua orang diperbolehkan menulis surat dinas. Hanya pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi resmi dari instansi tersebut yang diperbolehkan menulis surat dinas. Selain itu, pegawai yang memiliki kompetensi dalam menulis surat dinas juga dapat diberi tugas untuk menulis surat dinas oleh atasan atau pimpinan instansi.
