PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Pajak ini juga dikenal sebagai PPH Pasal 21 Final, karena telah menjadi pajak final dan tidak diperlukan lagi untuk melaporkannya ke dalam SPT tahunan.
Pengertian PPH Pasal 21
PPH Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji, tunjangan, bonus, dan segala jenis imbalan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari perusahaan atau institusi yang mempekerjakannya.
Pajak ini menjadi tanggung jawab perusahaan atau institusi yang mempekerjakan pegawai atau karyawan tersebut. Perusahaan harus menyetor PPH Pasal 21 ke kantor pajak setiap bulan, sesuai dengan tarif yang berlaku.
Tarif PPH Pasal 21
Tarif PPH Pasal 21 tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Tarif PPH Pasal 21 yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
- Penghasilan hingga Rp50 juta per tahun: 5%
- Penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun: 15%
- Penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta per tahun: 25%
- Penghasilan di atas Rp500 juta per tahun: 30%
Perusahaan atau institusi harus menghitung besarnya PPH Pasal 21 yang harus disetor ke kantor pajak setiap bulan, sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan.
Cara Menghitung PPH Pasal 21
Untuk menghitung besarnya PPH Pasal 21 yang harus disetor ke kantor pajak setiap bulan, perusahaan atau institusi harus mengikuti langkah-langkah berikut:
- Hitung total penghasilan bruto bulanan pegawai atau karyawan.
- Kurangi penghasilan yang tidak dikenakan pajak, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pendidikan.
- Kurangi jumlah potongan wajib, seperti iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Hitung jumlah penghasilan neto bulanan pegawai atau karyawan.
- Hitung besarnya PPH Pasal 21 yang harus disetor ke kantor pajak setiap bulan, sesuai dengan tarif yang berlaku.
Contohnya, jika penghasilan bruto bulanan seorang pegawai adalah Rp10 juta, dan ia memiliki tunjangan keluarga sebesar Rp2 juta dan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp500 ribu, maka penghasilan neto bulanannya adalah Rp7,5 juta. Jika tarif PPH Pasal 21 untuk penghasilan Rp7,5 juta adalah 5%, maka perusahaan harus menyetor PPH Pasal 21 sebesar Rp375 ribu ke kantor pajak setiap bulan.
Manfaat PPH Pasal 21
PPH Pasal 21 memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat dari PPH Pasal 21:
- Menambah penerimaan negara: PPH Pasal 21 menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, sehingga dapat membantu pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan sosial.
- Menjadi bukti pembayaran: Setiap pegawai atau karyawan yang menerima penghasilan harus membayar PPH Pasal 21, dan perusahaan harus menyetorkannya ke kantor pajak setiap bulan. Hal ini menjadi bukti pembayaran yang sah, dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan kredit atau pinjaman di bank.
- Mendorong kesadaran pajak: Dengan adanya PPH Pasal 21, maka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menjalankan program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan
PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari penghasilan yang diterima setiap bulan. Pajak ini menjadi tanggung jawab perusahaan atau institusi yang mempekerjakan pegawai atau karyawan tersebut. Tarif PPH Pasal 21 tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Untuk menghitung besarnya PPH Pasal 21 yang harus disetor ke kantor pajak setiap bulan, perusahaan atau institusi harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. PPH Pasal 21 memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, seperti menambah penerimaan negara, menjadi bukti pembayaran yang sah, dan mendorong kesadaran pajak.
