Sistem demokrasi parlementer merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Sistem ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam prakteknya, sistem demokrasi parlementer sering mengalami kegagalan. Berikut ini adalah beberapa penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer:
Kekuasaan yang Tidak Seimbang
Salah satu penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Namun, kekuasaan legislatif tetap berada di tangan parlemen. Ketidakseimbangan kekuasaan ini seringkali membuat kabinet sulit untuk menjalankan kebijakan pemerintahan yang diinginkan. Sebaliknya, parlemen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan mudah.
Politik Identitas
Penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer selanjutnya adalah politik identitas. Politik identitas adalah politik yang didasarkan pada identitas kelompok tertentu, seperti agama, etnis, atau suku. Dalam politik identitas, kepentingan kelompok diutamakan daripada kepentingan nasional. Hal ini seringkali membuat parlemen sulit untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Korupsi
Korupsi juga menjadi penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer. Korupsi adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Korupsi dapat merusak integritas parlemen dan kabinet. Hal ini dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi parlementer dan merusak cita-cita demokrasi itu sendiri.
Media yang Tidak Independen
Media yang tidak independen juga menjadi penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer. Media yang tidak independen cenderung menyalurkan informasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk situasi politik. Media yang independen sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dapat memberikan informasi yang objektif dan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat.
Pendidikan Politik yang Rendah
Pendidikan politik yang rendah juga menjadi penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer. Pendidikan politik yang rendah membuat masyarakat sulit untuk memahami sistem demokrasi parlementer dan peran mereka dalam sistem tersebut. Pendidikan politik yang rendah juga dapat mempengaruhi kualitas calon anggota parlemen yang terpilih. Hal ini dapat mengakibatkan parlemen yang tidak berkualitas dan sulit untuk mencapai kesepakatan.
Kendala dalam Proses Legislatif
Salah satu kendala dalam praktek sistem demokrasi parlementer adalah proses legislatif yang panjang dan rumit. Proses legislatif yang panjang dan rumit dapat membuat parlemen kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu, proses legislatif yang panjang dan rumit juga dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi parlementer.
Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
Kurangnya keterlibatan masyarakat juga menjadi penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena masyarakat adalah pemilik kekuasaan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat membuat parlemen dan kabinet beroperasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi parlementer.
Kesimpulan
Sistem demokrasi parlementer merupakan bentuk pemerintahan yang digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam prakteknya, sistem ini sering mengalami kegagalan. Beberapa penyebab kegagalan praktek sistem demokrasi parlementer antara lain ketidakseimbangan kekuasaan, politik identitas, korupsi, media yang tidak independen, pendidikan politik yang rendah, kendala dalam proses legislatif, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi parlementer agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.
