Dalam sejarah Indonesia, masa Orde Baru dikenal sebagai masa kekuasaan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa tersebut, banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang seharusnya dianut. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pada masa Orde Baru demokrasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Keterlibatan Militer dalam Pemerintahan
Pada masa Orde Baru, militer memiliki peranan yang sangat kuat dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dari banyaknya jabatan penting yang diisi oleh para perwira militer. Dalam konstitusi Indonesia, militer seharusnya hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat untuk mengontrol pemerintahan. Namun pada masa Orde Baru, militer melebihi kewenangan mereka dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Manipulasi Pemilu
Pada masa Orde Baru, pemilu dilakukan secara teratur setiap lima tahun sekali. Namun, pemilu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang bebas dan demokratis. Pemerintah melakukan berbagai manipulasi untuk memastikan kemenangan partai politik yang mereka dukung. Sehingga, rakyat tidak dapat memilih secara bebas dan demokratis.
Keterbatasan Kebebasan Pers dan Ekspresi
Salah satu pilar demokrasi Pancasila adalah kebebasan pers dan ekspresi. Namun pada masa Orde Baru, kebebasan tersebut sangat dibatasi. Pemerintah mengontrol media massa dan mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan terbuka.
Pembatasan Kebebasan Berorganisasi dan Berpolitik
Demokrasi Pancasila juga menjamin kebebasan untuk berorganisasi dan berpolitik. Namun pada masa Orde Baru, kebebasan tersebut sangat dibatasi. Pemerintah membatasi kegiatan partai politik dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap mengancam kestabilan pemerintahan. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk menyampaikan aspirasinya melalui jalur politik yang demokratis.
Korupsi dan Nepotisme
Korupsi dan nepotisme adalah penyakit yang merusak sistem demokrasi Pancasila. Namun, pada masa Orde Baru, korupsi dan nepotisme menjadi hal yang sangat umum terjadi. Pemerintah dan para elit politik memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak rakyat dan merusak sistem demokrasi Pancasila.
Penindasan terhadap Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak yang harus dijaga dan dihormati dalam sistem demokrasi Pancasila. Namun, pada masa Orde Baru, hak asasi manusia seringkali dilanggar. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menindas hak-hak rakyat dan melakukan kekerasan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasa aman dan terlindungi dalam sistem demokrasi Pancasila.
Penutup
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Namun pada masa Orde Baru, sistem demokrasi tersebut tidak diterapkan dengan baik. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk menyampaikan aspirasinya secara bebas dan terbuka. Oleh karena itu, kita harus terus memperjuangkan sistem demokrasi Pancasila yang sebenarnya untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia.
