Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa perdata. Sedangkan hukum publik adalah bagian dari hukum yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan warga negara atau hubungan antara negara dengan negara lainnya. Sehingga, mungkin terdapat pertanyaan mengenai mengapa hukum acara perdata masuk dalam hukum publik?
Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata. Hukum acara perdata ini mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, cara menghadapi gugatan, cara mengadakan sidang, cara memberikan bukti, cara membuat putusan, dan cara mengajukan banding atau kasasi.
Pengertian Hukum Publik
Hukum publik adalah bagian dari hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negara atau hubungan antara negara dengan negara lainnya. Hukum publik ini meliputi hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional.
Hubungan Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Publik
Hukum acara perdata dan hukum publik terkait erat satu sama lainnya karena hukum acara perdata juga mempengaruhi hukum publik. Hukum acara perdata dapat mempengaruhi hukum publik dalam hal penerapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum.
Penerapan Hukum
Hukum acara perdata sangat penting dalam penerapan hukum di Indonesia. Sebab, hukum acara perdata menentukan tata cara dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam hal ini, jika proses penyelesaian sengketa perdata dilakukan secara tidak benar, maka akan berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat atau individu yang bersengketa. Dampak tersebut juga dapat merusak citra hukum di Indonesia dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Hukum acara perdata juga mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum acara perdata menjamin hak setiap individu dalam memperoleh keadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa perdata, hak-hak individu harus dijamin dan dilindungi. Hal ini juga berkaitan dengan hak atas akses terhadap keadilan yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia.
Penegakan Hukum
Hukum acara perdata juga penting dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, proses penyelesaian sengketa perdata harus dilakukan secara adil dan efektif. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika proses penyelesaian sengketa perdata dilakukan secara tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan hal tersebut dapat merusak citra hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Dalam kesimpulannya, hukum acara perdata mempengaruhi hukum publik dalam hal penerapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum acara perdata masuk dalam hukum publik karena berkaitan erat dengan tata cara penyelesaian sengketa perdata yang berdampak pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
