Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang kuat. Kebijakan politik luar negeri tersebut didasarkan pada beberapa landasan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan konstitusional tersebut meliputi:
1. Pancasila
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena melambangkan ideologi nasional yang mengatur hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain.
2. Konstitusi
Konstitusi Indonesia merupakan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena menetapkan prinsip-prinsip, tujuan, dan strategi politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia juga mengatur hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi internasional.
3. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia harus mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal ini juga mengatur bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menentang segala bentuk penjajahan.
4. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa perekonomian Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan dilindungi oleh negara. Pasal ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain.
5. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa presiden bertanggung jawab atas politik luar negeri Indonesia. Pasal ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa presiden memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
6. Kebijakan Luar Negeri Bebas dan Aktif
Kebijakan luar negeri bebas dan aktif merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang meliputi beberapa prinsip, yaitu independensi, aktif dan konsisten, mengedepankan perdamaian, kerja sama saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
7. ASEAN
ASEAN merupakan organisasi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena menjadi platform untuk Indonesia dalam mengembangkan hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara.
8. PBB
PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antara negara-negara di dunia, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. PBB menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan PBB.
9. Non-Blok
Gerakan Non-Blok adalah gerakan politik yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara dunia ketiga. Gerakan Non-Blok menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Gerakan Non-Blok.
10. Kerjasama Bilateral
Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama bilateral menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur hubungan Indonesia dengan negara-negara lain secara langsung.
11. Kebijakan Memajukan Kepentingan Nasional
Kebijakan memajukan kepentingan nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
12. Kebijakan Menjaga Kedaulatan dan Integritas Wilayah
Kebijakan menjaga kedaulatan dan integritas wilayah merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kedaulatan dan integritas wilayahnya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
13. Kebijakan Menjaga Keutuhan dan Kesatuan Bangsa
Kebijakan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan keutuhan dan kesatuan bangsanya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
14. Kebijakan Menjaga Stabilitas Regional
Kebijakan menjaga stabilitas regional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan stabilitas regional dalam hubungan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.
15. Kebijakan Menjaga Perdamaian Dunia
Kebijakan menjaga perdamaian dunia merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di dunia. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan perdamaian dunia dalam hubungan dengan negara-negara lain.
16. Kebijakan Mengembangkan Kerja Sama Internasional
Kebijakan mengembangkan kerja sama internasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus mengembangkan kerja sama internasional dalam berbagai bidang.
17. Kebijakan Menjaga Hak Asasi Manusia
Kebijakan menjaga hak asasi manusia merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia di Indonesia dan di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan hak asasi manusia dalam hubungan dengan negara-negara lain.
18. Kebijakan Menjaga Lingkungan Hidup
Kebijakan menjaga lingkungan hidup merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup di Indonesia dan di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan lingkungan hidup dalam hubungan dengan negara-negara lain.
19. Kebijakan Menjaga Kepentingan Ekonomi Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan ekonomi nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan ekonominya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
20. Kebijakan Menjaga Kepentingan Budaya Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan budaya nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan budaya Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan budayanya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
21. Kebijakan Menjaga Kepentingan Sosial Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan sosial nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan sosial Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan sosialnya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
22. Kebijakan Menjaga Kepentingan Politik Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan politik nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan politik Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan politiknya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
23. Kebijakan Menjaga Kepentingan Militer Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan militer nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan militer Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan militernya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
24. Kebijakan Menjaga Kepentingan Keamanan Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan keamanan nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan keamanannya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
25. Kebijakan Menjaga Kepentingan Teknologi Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan teknologi nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kepentingan teknologi Indonesia di negara-negara lain. Kebijakan ini menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia karena mengatur bahwa Indonesia harus memperjuangkan kepentingan teknologinya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
26. Kebijakan Menjaga Kepentingan Pendidikan Nasional
Kebijakan menjaga kepentingan pendidikan nasional merupakan strategi politik luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk
