Pengenalan
Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam bidang politik. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan penyederhanaan partai politik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada dan memperkuat partai politik yang tersisa. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru dan dampaknya.
Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik pada Masa Orde Baru
Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Pemerintah Orde Baru merasa bahwa jumlah partai politik yang terlalu banyak akan memecah belah rakyat Indonesia dan tidak efektif dalam membangun bangsa.Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah Orde Baru menetapkan syarat-syarat baru untuk membentuk partai politik. Syarat-syarat ini meliputi jumlah anggota partai politik yang harus mencapai batas tertentu, bukti kepemilikan kantor partai politik, dan syarat administratif lainnya.Kebijakan penyederhanaan partai politik ini juga dilakukan dengan cara memaksa partai politik yang ada untuk bergabung atau bubar. Pemerintah Orde Baru memberikan dukungan terhadap partai politik yang mau bergabung dan memberikan sanksi terhadap partai politik yang tidak mau bergabung atau bubar.
Dampak Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik pada Masa Orde Baru
Kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru memiliki dampak yang cukup besar. Dampak utama dari kebijakan ini adalah terjadinya pengurangan jumlah partai politik di Indonesia. Pada tahun 1973, terdapat 11 partai politik di Indonesia. Setelah kebijakan ini diterapkan, jumlah partai politik berkurang menjadi hanya 3 partai politik yang diakui oleh pemerintah.Dampak lain dari kebijakan penyederhanaan partai politik ini adalah terjadinya konsolidasi kekuasaan. Dengan hanya tersisa 3 partai politik yang diakui oleh pemerintah, pemerintah Orde Baru memiliki kendali yang lebih besar atas politik di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemerintah Orde Baru untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan tanpa terlalu banyak hambatan.Namun, kebijakan penyederhanaan partai politik juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya variasi dalam arena politik. Dengan hanya tersisa 3 partai politik yang diakui oleh pemerintah, masyarakat Indonesia tidak memiliki pilihan yang banyak dalam memilih wakil rakyat.Dampak lain dari kebijakan ini adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Orde Baru sering menggunakan kebijakan penyederhanaan partai politik untuk membungkam kritik dan oposisi. Partai politik yang tidak bersahabat dengan pemerintah sering mengalami penganiayaan dan penindasan.
Kesimpulan
Kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap politik di Indonesia. Dengan hanya tersisa 3 partai politik yang diakui oleh pemerintah, pemerintah Orde Baru memiliki kendali yang lebih besar atas politik di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif seperti hilangnya variasi dalam arena politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
