Abdi Negara adalah istilah yang sering digunakan dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Secara harfiah, abdi negara berarti “pelayan negara.” Namun, pengertian abdi negara tidak hanya terbatas pada pegawai negeri saja.
Pegawai Negeri
Abdi negara pertama yang biasanya terlintas dalam benak kita adalah pegawai negeri. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja untuk negara dan dibayar oleh negara. Mereka bekerja di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, dan badan-badan pemerintah lainnya.
Pegawai negeri dibagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah pegawai negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan PPPK adalah pegawai negeri yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah.
Pengurus Partai Politik
Meskipun abdi negara umumnya merujuk pada pegawai negeri, namun anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus juga termasuk dalam kategori ini. Pengurus partai politik yang menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD dianggap sebagai abdi negara karena mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan negara.
Keberadaan pengurus partai politik sebagai abdi negara juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partai Politik. Pasal 2 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk “menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mempersiapkan mereka menjadi calon-calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kompeten, jujur, dan berintegritas sebagai abdi negara.”
Aparat Kepolisian dan TNI
Abdi negara juga mencakup aparat kepolisian dan TNI. Sebagai institusi negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian dan TNI dianggap sebagai abdi negara karena mereka bekerja untuk negara dan masyarakat.
Aparat kepolisian meliputi kepolisian daerah (Polres), kepolisian resor (Polsek), dan satuan-satuan kepolisian lainnya. Sedangkan TNI terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Baik aparat kepolisian maupun TNI memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun kesemuanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pekerja Lepas yang Bekerja untuk Negara
Terakhir, pekerja lepas yang bekerja untuk negara juga termasuk dalam kategori abdi negara. Pekerja lepas seperti konsultan, pengacara, atau akuntan yang bekerja untuk pemerintah dianggap sebagai abdi negara karena mereka membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Meskipun tidak memiliki status pegawai negeri, pekerja lepas yang bekerja untuk negara memiliki tanggung jawab yang sama dengan pegawai negeri. Mereka harus bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Kesimpulan
Dalam lingkup birokrasi pemerintahan, abdi negara merujuk pada pelayan negara yang bekerja untuk negara dan masyarakat. Kategori abdi negara meliputi pegawai negeri, pengurus partai politik, aparat kepolisian dan TNI, serta pekerja lepas yang bekerja untuk negara.
Setiap kategori abdi negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, abdi negara harus bekerja dengan profesionalisme, integritas tinggi, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
