Sebagai seorang pekerja, Anda tentu harus memahami hak-hak yang dimiliki. Salah satunya adalah hak karyawan PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK merupakan suatu hal yang umum terjadi di lingkungan kerja. Namun, meskipun hal ini adalah hal yang umum, tetap saja terkadang hak karyawan PHK tidak dipahami dengan baik.
Apa itu PHK?
PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan terhadap karyawan. Tindakan ini biasanya diambil ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perubahan struktur organisasi, atau karyawan yang melanggar aturan perusahaan.
PHK dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- PHK dengan pemberitahuan
- PHK tanpa pemberitahuan
- PHK dengan jalan musyawarah
- PHK dengan gugatan ke pengadilan
Apa saja hak karyawan PHK?
Ketika seorang karyawan mengalami PHK, maka ia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak karyawan PHK antara lain:
- Hak atas upah dan tunjangan yang belum dibayarkan
- Hak atas uang pesangon
- Hak atas uang penghargaan masa kerja
- Hak atas uang penggantian hak atas cuti yang belum diambil
- Hak atas sisa cuti tahunan
- Hak atas uang penggantian hak atas jaminan sosial
- Hak atas uang penggantian hak atas pesangon
- Hak atas uang penggantian hak atas uang pensiun
Jika karyawan merasa bahwa hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka ia dapat menuntut hak tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menuntut hak karyawan PHK, yaitu:
- Musyawarah
- Gugatan ke pengadilan
- Pengaduan ke dinas ketenagakerjaan
Pilihan cara menuntut hak karyawan PHK tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi. Namun, sebaiknya karyawan mencoba untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hukum.
Perlindungan hukum bagi karyawan
Bagi karyawan yang mengalami PHK, ada beberapa peraturan yang melindungi hak-hak mereka. Peraturan tersebut antara lain:
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami PHK. Karyawan dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk menuntut hak-haknya jika perusahaan tidak memenuhinya.
Kesimpulan
Hak karyawan PHK merupakan suatu hal yang penting bagi pekerja. Karyawan harus memahami hak-haknya ketika mengalami PHK. Ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika melakukan PHK, seperti hak atas upah, tunjangan, uang pesangon, dan lain-lain. Jika hak-hak karyawan PHK tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka karyawan dapat menuntutnya melalui musyawarah, gugatan ke pengadilan, atau pengaduan ke dinas ketenagakerjaan. Namun, sebaiknya karyawan mencoba menyelesaikan masalah secara musyawarah terlebih dahulu. Perlindungan hukum bagi karyawan juga tersedia melalui peraturan-peraturan yang ada.
