Politik Etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan dan ekonomi di Hindia Belanda. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak yang besar bagi pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu kebijakan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah kebijakan agraria.
Kebijakan Agraria dalam Politik Etis
Kebijakan agraria yang diterapkan dalam politik etis adalah upaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengembangkan sistem tanam paksa yang diterapkan pada periode sebelumnya. Namun, sistem ini diubah menjadi sistem sewa tanah dengan sistem kekerabatan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberikan bantuan teknis dan peralatan pertanian kepada petani.
Kebijakan agraria dalam politik etis juga mencakup perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan jembatan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat produksi pertanian dan memudahkan transportasi hasil panen ke pasar. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mempromosikan penanaman tanaman komersial seperti kopi dan teh untuk meningkatkan ekspor.
Dampak Kebijakan Agraria dalam Politik Etis
Kebijakan agraria dalam politik etis memiliki dampak yang besar bagi pergerakan nasional di Indonesia. Pertama, kebijakan ini memperkuat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas tanah dan petani. Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda membuat petani terikat pada tanah yang disewa sehingga sulit untuk berpindah atau mengadakan perlawanan.
Kedua, kebijakan agraria dalam politik etis juga mempercepat proses komersialisasi pertanian di Indonesia. Penanaman tanaman komersial seperti kopi dan teh membuat Indonesia menjadi produsen utama dunia. Namun, hal ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri.
Ketiga, kebijakan agraria dalam politik etis juga memunculkan kesadaran nasionalisme di kalangan petani. Kebijakan ini membuat petani merasa terasing dari tanah air mereka dan terancam keberlangsungan hidup mereka. Hal ini memunculkan perlawanan dan gerakan nasionalisme di kalangan petani seperti Gerakan Budi Utomo.
Kritik terhadap Kebijakan Agraria dalam Politik Etis
Kebijakan agraria dalam politik etis mendapat kritik dari kalangan nasionalis Indonesia. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini hanya bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap merugikan petani karena mereka harus membayar sewa tanah yang semakin mahal dari waktu ke waktu.
Beberapa tokoh nasionalis seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam menyatakan penolakan terhadap kebijakan agraria dalam politik etis. Mereka menyatakan bahwa petani harus memiliki hak atas tanah mereka dan tidak boleh diperbudak oleh pemerintah atau pengusaha.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah kebijakan agraria. Kebijakan ini memiliki dampak yang besar bagi pergerakan nasional di Indonesia. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki infrastruktur, namun kebijakan ini juga memperkuat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kritik terhadap kebijakan ini juga memunculkan gerakan nasionalisme di kalangan petani Indonesia.
