Politik etis merupakan suatu konsep yang digunakan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Konsep ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik. Namun, tidak semua program yang dilakukan pada masa politik etis dapat dikategorikan sebagai program politik etis. Berikut adalah beberapa hal yang bukan termasuk dalam program politik etis:
1. Penjajahan
Penjajahan merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai politik etis. Penjajahan Belanda di Indonesia pada masa itu adalah sebuah tindakan yang merugikan rakyat Indonesia. Maka dari itu, penjajahan tidak bisa dikategorikan sebagai program politik etis.
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam
Pada masa politik etis, Belanda juga melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam juga bukan termasuk dalam program politik etis.
3. Diskriminasi Rasial
Pada masa penjajahan Belanda, terjadi diskriminasi rasial terhadap rakyat Indonesia. Belanda menganggap diri mereka lebih superior dibandingkan dengan rakyat Indonesia. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai kesetaraan dan keadilan sosial.
4. Pemaksaan Agama
Pada masa politik etis, Belanda juga mencoba memaksa agama Kristen kepada rakyat Indonesia. Hal ini mengekang kebebasan beragama dan bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai kebebasan beragama.
5. Perlakuan Buruk terhadap Buruh
Pada masa penjajahan Belanda, buruh Indonesia seringkali diperlakukan dengan buruk. Mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa mendapatkan upah yang layak. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.
6. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Menguntungkan Rakyat
Belanda juga melakukan pembangunan infrastruktur pada masa politik etis. Namun, pembangunan tersebut seringkali tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Misalnya, pembangunan jalan kereta api yang hanya menghubungkan daerah-daerah yang menguntungkan Belanda saja. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai keadilan sosial.
7. Kekerasan terhadap Rakyat
Pada masa penjajahan Belanda, terjadi banyak kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Misalnya, pembakaran desa-desa dan penindasan terhadap pergerakan nasionalis. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.
8. Penjajahan Mental
Belanda juga melakukan penjajahan mental terhadap rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara mengajarkan bahasa dan budaya Belanda kepada rakyat Indonesia. Padahal, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai kebudayaan dan identitas nasional.
9. Mengabaikan Kebutuhan Rakyat
Pada masa politik etis, Belanda seringkali mengabaikan kebutuhan rakyat Indonesia. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan Belanda sendiri. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
10. Korupsi dan Nepotisme
Pada masa politik etis, korupsi dan nepotisme juga sering terjadi. Belanda seringkali memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekat mereka tanpa memperhatikan keadilan sosial. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai politik etis yang menghargai keadilan sosial dan kejujuran.
Demikianlah beberapa hal yang bukan termasuk dalam program politik etis. Meskipun politik etis pada masa itu merupakan suatu upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan masyarakat, namun tidak semua program yang dilakukan pada masa itu dapat dikategorikan sebagai program politik etis.
Jadi, bagi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai politik etis agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik. Kita harus terus mengingatkan pemerintah akan pentingnya nilai-nilai politik etis dan memastikan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah selalu bertujuan untuk kepentingan rakyat dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
